MPU Banda Aceh Datangi DPRK Terkait Judi Online


MPU Banda Aceh Datangi DPRK Terkait Judi Online – MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama di Banda Aceh telah melakukan suatu pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) guna membahas tentang merebaknya permainan judi online yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh Lantai 3 tepatnya di Ruang Banggar pada hari Senin tanggal 9 November 2020.

  1. Judi Online Menurut Ketua MPU
    Faktanya, pertemuan ini seharusnya dilakukan dalam momen kunjungan kerja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota beberapa waktu yang lalu. Meskipun sempat batal, namun pada akhirnya pertemuan ini bisa terwujud. Pada kesempatan ini, Tgk Damanhuri Basyir sebagai ketua MPU mengatakan bahwa judi online dan hal-hal lainnya yang terkait adalah haram. Hal ini sesuai dengan Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 yang membahas tentang perjudian online.
    Ketua MPU Banda Aceh kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan sosialisasi mengenai fatwa tersebut ke setiap lapisan masyarakat. Namun, segala tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan mengenai perjudian online akan ditindak oleh petugas yang berwenang. Disampaikan juga bahwa judi online harus diberantas mulai dari tingkat desa. Hal ini dirasa lebih memberikan hasil maksimal.
    Tgk Damanhuri Basyir mengungkapkan, “Memberdayakan Majelis Adat Aceh (MMA) akan memberikan penanganan yang lebih efektif karena mereka yang mengetahui bagaimana cara menangani permasalahan di sebuah desa. Meskipun hasil akhirnya nanti belum sesuai target, namun setidaknya pihak kami dibantu aparat berwenang telah melakukan upaya pemberantasan judi online di kota ini”

  2. Judi Online Adalah Hal Yang Dilarang Agama
    Selain itu, Ketua Komisi A MPU Kota Banda Aceh, Tgk Tarmizi M. Daud juga mengatakan bahwa tidak ada kompromi dengan judi online. Disampaikan oleh beliau bahwa perjudian dalam bentuk apapun adalah hal yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, beliau menghimbau untuk seluruh pihak baik masyarakat dan aparat bersama-sama mengambil langkah dan tindakan nyata dalam praktik perjudian online.
    “Kami sebagai MPU Kota Banda Aceh bukanlah pihak yang berwenang untuk mengeksekusi tindakan judi online, kami hanyalah konseptor. Oleh sebab itu kami membutuhkan kerja sama dari semua pihak supaya langkah yang diambil tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.” Lanjutnya menambahkan.
  3. Kerjasama Dalam Pemberantasan Judi Online
    Di sisi lain Ketua DPRK, Farid Nyak Umar menyampaikan bahwa aktivitas perjudian online sudah memiliki hukum yang jelas. Oleh karenanya beliau akan bekerja sama dengan MPU untuk menangani keresahan masyarakat terkain hal judi online. Selain itu, disampaikan bahwa pihaknya akan meminta koordinasi oleh beberapa pihak lainnya, seperti Dinas Syairat Islam dan Satpol PP. Ternyata kasus ini juga menarik perhatian Tati Meutia Asmara sebagai Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, yang mengatakan bahwa perjudian online akan membawa dampak buruk bagi pendidikan anak-anak. “Dalam kasus ini, kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan membahas lebih dalam tentang pertahanan setiap keluarga.” ungkapnya.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email